Para Ahli: Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tambang Tidak Adil 07 May 2010 Mafia besar tambang saat ini menguasai dunia dengan uang. Di Indonesiamodal uang menentukan segalanya. Kondisi inilah yang menjadikan kekayaan sumber daya alam Indonesia hanyadikuasai dan untuk kepentingan beberapa orang saja. Mereka adalah pemilik modal dan penguasa yang sebenarnya. Bukan untuk kemakmuran rakyat seperti yang tercantum dalam konstitusi. Di sini Nampak jelas pemanfaatan sumber daya alam di sektor tambang tidak ada keadilan bagi rakyat.
Upaya mengusir hama wereng di sawahnya justru mendatangkan kematian bagi Wayan Jojol, petani di Banjar Wang Bung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Petani palawija dan padi ini jatuh pingsan setelah menyemprot hama wereng di lahannya dengan pestisida. Ketika petani lain hendak menolongnya, Jojol sudah meninggal.
Perusahaan tambang emas raksasa milik negera adi kuasa yang beroperasi di Indonesia, salah satunya adalah PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang beroperasi di Batu Hijau, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai sudah menerapkan "bersih lingkungan", sesuai persyaratan RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan). Atas dasar itulah PT. NNT dianugrahi "citra hijau" atau PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja) Hijau oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Markus Haluk, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menyatakan bahwa penilaian Suebu itu sangat berlebihan dan hingga saat ini belum banyak yang menikmati susu Freeport, justru yang menikmati adalah pemerintah sendiri.
Menurut Atkins, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial sebenarnya adalah: transparan dalam laporan keuangan, menghasilkan produk yang berkualitas, jangan membohongi publik dan memalsukan produk, terbuka akan informasi tentang manfaat dan bahaya sebuah produk, jangan menggunakan praktik predator seperti mempekerjakan buruh anak-anak, jangan mengotori atau merusak lingkungan dan tunduk pada hukum danperaturan, hormat dan menghargai serta perlakukan kaum, buruh secara adil.
Saat ini perusahaan PT Freeport mulai mengapalkan 4000 ton tailing yang oleh media lokal di Papua disebut sirsat atau pasir sisa tambang menjadi bahan baku pembangunan jalan di Kabupaten Merauke. Studi yang dilakukan LAPI ITB untuk memanfaatkan tailing sejak tahun 2000 lalu kini mulai digunakan sebagai bahan baku semen. Walau demikian untuk mengikat sebuah tailing sudah jelas membutuhkan banyak polimer-polimer untuk membantu sebuah semen eks tailing (sirsat).
Krisis pangan adalah pil pahit yang harus ditelan rakyat Indonesia akibat kesalahan pilihan kebijakan pangan pemerintah RI.Selama 20 tahun terakhir, pemerintah RI telah mengadopsi kebijakan pangan ala neo-liberal yang sangat pro pasar bebas (free-market).Kebijakan tersebutberada di bawah arahan dan dikte dua lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan Bank Dunia.
“Saya hanya mengajarkan hal-hal yang sederhana saja pada anak-anak. Seperti saya beritahu ke anak-anak tentang satu kantong plastik butuh waktu ribuan tahun untuk hancur. Jadi kita harus memanfaatkan plastik itu seoptimal mungkin. Misalnya kalau mereka mendapatkan plastik, plastik itu harus di simpan, kita gunakan untuk keperluan lainnya.” Demikian penuturan Nungki, ibu beranak dua ini.
Pembukaan lahan kelapa sawit di wilayah Arso Kabupaten Keerom bukanlah sesuatu yang baru dilakukan. Kehadiran PIR Kelapa Sawit jelas merubah hutan menjadi kebun serta kebiasaan hidup masyarakat setempat. Beberapa warga tokoh masyarakat menuturkan, dulu sebelum ada PIR Kelapa Sawit di Arso tidak sulit memperoleh daging. Binatang buruan begitu dekat dan sangat jinak.
Namun yang jelas jangan terkecoh dengan kehadiran perusahaan besar dengan investasi besar, sebab biasanya tidak memberikan manfaat langsung. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian dalam disertasi doktor Prof Dr Karel Sesa yang mengatakan walaupun PT Freeport telah melakukan investasi langsung (Foreign Direct Investment) atau PMA yang sangat besar, ternyata tidak mampu untuk menggerakan serta mendorong akselarasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika maupun Provinsi Papua.
Saat ini di tanah Papua telah memiliki dua provinsi, masing masing Papua dan Papua Barat. Dengan kepemimpinan dua gubernur yang berbeda, tentu memiliki kebijakan yang berbeda, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana bila terjadi pemekaran hingga lima propinsi?
Dari berbagai kajian beberapa bulan dan minggu-minggu terakhir ini, gejala yang mengarah krisis pangan 2008 semakin menguat. Krisis global yang akan terjadi bukan karena harga minyak bumi yang meroket di atas 100 dollar AS per barrel, melainkan ketersediaan pangan (Financial Post 7/1/2008, Financial Time 14/2/2008, Time-CNN, 27/2/2008).
Krisis kedelai dan kenaikan harga beberapa produk pangan secara tidak wajar selama ini menunjukkan bahwa pemerintah masih tidak mampu mengatasi persoalan pangan hingga saat ini.Krisis tersebut kembali membuktikan kebenaran kritik mengenai kelirunya kebijakan pangan pemerintah sejak era ORBA hingga era rezim SBY sekarang.
