Opini

• Bencana Alam dan Lingkungan
  
  • Pusat Semburan Lumpur Ditenggelami Beton
    
    Saat ini menurut pengamatan  saya (Zaini), pusat semburan lumpur ditenggelami beton. Efeknya adalah getaran di dalam dari tenggelamnya beton. Sedangkan pada sumur pusat semburan tanah di dalamnya sensitif akibat dari kebocoran pengeboran. Penumpukan beton akan mengakibatkan air bertekanan tinggi yang menghasilkan lumpur panas menerobos dan menggerus tanah di sekitar pusat semburan. Sehingga terjadi pelebaran diameter yang mengakibatkan semburan makin besar.
  • Pemahaman tentang Gejala Alam, Penting Untuk Kurangi Risiko Bencana
    Masyarakat yang tinggal di sebagian tempat rawan gempa dan tsunami tersebut tentu saja tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa dilakukan adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri. Kepala Badan Geologi Bandung Sukhyar mengatakan, pemanfaatan budaya lokal atau pengetahuan asli yang berkembang di masyarakat lokal, cukup memegang peranan penting dalam mengurangi risiko bencana.
  • Memperkuat Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mitigasi Bencana
    Berdasarkan studi kerentanan bencana yang dilakukan Elsppat di 12 desa di Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor pada bulan Februari - Juni tahun 2009, lokasi kejadian longsor di RW 4 RT 1, Desa Palasari (10 Juli 2009) telah diidentifikasi sebagai salah satu titik lokasi pemukiman dengan kerentanan tanah longsor tinggi.
  • Kerusakan Bumi dan Fenomena Bencana Alam
    Kondisi alam di bumi ini semakin memprihatinkan. Di saat memperingati Hari Bumi yang jatuh setiap 22 April ini pun, berbagai pihak menghimbau dan mengadakan aksi untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lebih lanjut. Dimana telah mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan (krisis air), tsunami dan sebagainya.
  • Ikhtiar Mengurangi Risiko Bencana, dari Hulu sampai Hilir DAS Benanain
    
    DAS Benanain sebagai bagian dari ruang yang memiliki karakteristik tersendiri, wilayahnya melintasi tiga kabupaten yang merupakan satu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga kabupaten yang termasuk ke dalam wilayah DAS Benanain adalah Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Bellu.
  • Kesalahan Regulasi, Buntut Kerusakan Lingkungan
    
    Tragedi lingkungan yang melanda Indonesia tak pernah punah bahkan semakin akrab. Betapa tidak, dari tahun ke tahun berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan dan puso serta longsor, senantiasa menjadi malapetaka yang menimpa negeri ini. Ribuan hektar sawah dan perladangan masyarakat hancur berantakan bahkan hilang lenyap tak berbekas ditelan bencana banjir dan longsor.
• Rekayasa Genetik dan Keamanan Hayati
  
  • Beras Trangenik China: Selangkah ke Arah Komersialisasi ?
    
    Akhir tahun lalu, sebuah artikel melaporkan bahwa China telah ‘menyetujui’ dua varietas beras transgenik yaitu ‘Hua Hui’ 1 dan Bt ‘Shanyou’ 63. Kantor berita Reuters memberitakan pada tanggal 27 November 2009, bahwa “China telah menyetujui strain pertama dari beras transgenik untuk produksi komersial….yang berpotensi untuk mempermudah jalan bagi produsen besar lain untuk mengadopsi teknologi kontroversial tersebut.”
  • Lemahnya Program Organik di Tengah Pengembangan Transgenik
    Sementara itu program penelitian pemerintah yang seharusnya mendukung upaya organik tersebut, ternyata lebih mendengungkan keunggulan-keunggulan produk bioteknologi modern rekayasa genetik (transgenik) yang dihasilkannya. Suatu produk laboratorium yang bertentangan dengan produk organik yang berdasarkan proses alami dan ramah lingkungan.
    
  • Teks Kompromi Pohon Transgenik, Sulit Akomodasi Keamanan Hayati
    
    Isu mengenai penanaman pohon yang telah dimodifikasi secara genetik (Genetically Modified Tree – GM Tree) menjadi salah satu isu yang menjadi perdebatan saat ini. Dalam Konferensi Para Pihak Ke-9 Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) Mei lalu, isu mengenai pohon trasgenik atau rekayasa genetik ini menyita perhatian dalam pertemuan Friends of The Chair untuk topik Forest Biodiversity.
• Pertanian Organik
  
  • Pemanfaatan Limbah Pabrik Gula dan Ethanol Menjadi Pupuk Organik Bernilai Ekonomi Tinggi
    
    Limbah filter cake, abu boiler, dan vinasse merupakan bahan organik. Untuk bisa menjadi pupuk organik yang siap diaplikasikan maka diperlukan suatu proses dekomposisi bahan oleh bantuan mikoorganisme. Proses daur ulang limbah menjadi pupuk dapat dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme secara manual. Sekitar 20-23 hari, proses thermopolik bisa tercapai, maka jadilah humus yang kandungan unsurnya cukup bagus dan berguna untuk memperbaiki struktur tanah.
• Kehutanan
  
  • Siapakah Yang Menikmati Zona Pemanfaatan TN Bali Barat
    Nelayan yang menangkap ikan sudah jarang terlihat. Yang ramai dijumpai sekarang adalah kegiatan sejumlah turis asing bersnorkeling dan scuba diving di sekitar Pulau Menjangan. Tidak jauh dari lokasi itu, di perairan Teluk Trima, kegiatan usaha para nelayan terhalangi kecuali budidaya mutiara. Nyaris tidak terlihatnya para nelayan di perairan Pulau Menjangan dan Teluk Trima dikarenakan penerapan kebijakan sistem zonasi di kawasan lindung atau Taman Nasional Bali Barat (TNBB).
  • Peraturan Hutan Desa Hanya Bagus Di Atas Kertas
    

    Pengelolaan kawasan hutan Indonesia sudah lama dikecam karena praktiknya hanya menguntungkan sekelompok pengusaha, sedang di sisi lain menciptakan penderitaan dan kekerasan di mana-mana terhadap warga masyarakat setempat atau sekitar. Bahkan bertumpuk laporan kasus tentang warga desa diusir, diintimidasi, dan mati ditembak petugas kehutanan karena dituduh melanggar atau menyerobot batas hutan milik negara.

  • Ketika Hutan Berubah Fungsi
    
    Seiring berjalannya waktu, kondisi hutan lindung dan hutan konservasi di Aceh pun mulai terusik dengan hadirnya raungan mesin gergaji HPH, eksplorasi tambang yang tidak ada perhitungan matang, dan ekplorasi material galian C yang asal keruk.
• Sumber Daya Alam
  
  • Para Ahli: Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tambang Tidak Adil
    Mafia besar tambang saat ini menguasai dunia dengan uang. Di Indonesia modal uang menentukan segalanya. Kondisi inilah yang menjadikan kekayaan sumber daya alam Indonesia hanya dikuasai dan untuk kepentingan beberapa orang saja. Mereka adalah pemilik modal dan penguasa yang sebenarnya. Bukan untuk kemakmuran rakyat seperti yang tercantum dalam konstitusi. Di sini Nampak jelas pemanfaatan sumber daya alam di sektor tambang tidak ada keadilan bagi rakyat.
  • Revolusi Hijau, Menjerat Petani dengan Racun
    

    Upaya mengusir hama wereng di sawahnya justru mendatangkan kematian bagi Wayan Jojol, petani di Banjar Wang Bung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Petani palawija dan padi ini jatuh pingsan setelah menyemprot hama wereng di lahannya dengan pestisida. Ketika petani lain hendak menolongnya, Jojol sudah meninggal.

  • Adakah Tambang Emas Yang Ramah Lingkungan: Kasus Tambang Emas Batu Hijau, Nusa Tenggara
    

    Perusahaan tambang emas raksasa milik negera adi kuasa yang beroperasi di Indonesia, salah satunya adalah PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang beroperasi di Batu Hijau, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai sudah menerapkan "bersih lingkungan", sesuai persyaratan RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan). Atas dasar itulah PT. NNT dianugrahi "citra hijau" atau PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja) Hijau oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

  • Kebohongan Dibalik Sapi Perah PT Freeport
    
    Markus Haluk, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menyatakan bahwa penilaian Suebu itu sangat berlebihan dan hingga saat ini belum banyak yang menikmati susu Freeport, justru yang menikmati adalah pemerintah sendiri.
  • Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kapitalisme
    
    Menurut Atkins, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial sebenarnya adalah: transparan dalam laporan keuangan, menghasilkan produk yang berkualitas, jangan membohongi publik dan memalsukan produk, terbuka akan informasi tentang manfaat dan bahaya sebuah produk, jangan menggunakan praktik predator seperti mempekerjakan buruh anak-anak, jangan mengotori atau merusak lingkungan dan tunduk pada hukum dan  peraturan, hormat dan menghargai serta perlakukan kaum, buruh secara adil.
  • Menyimak Pasca Tambang Grasberg PT Freeport
    

    Saat ini perusahaan PT Freeport mulai mengapalkan 4000 ton tailing yang oleh media lokal di Papua disebut sirsat atau pasir sisa tambang menjadi bahan baku pembangunan jalan di Kabupaten Merauke. Studi yang dilakukan LAPI ITB untuk memanfaatkan tailing sejak tahun 2000 lalu kini mulai digunakan sebagai bahan baku semen. Walau demikian untuk mengikat sebuah tailing sudah jelas membutuhkan banyak polimer-polimer untuk membantu sebuah semen eks tailing (sirsat).

  • Krisis Pangan dan Pilihan Kebijakan Pemerintah RI
    
    Krisis pangan adalah pil pahit yang harus ditelan rakyat Indonesia akibat kesalahan pilihan kebijakan pangan pemerintah RI. Selama 20 tahun terakhir, pemerintah RI telah mengadopsi kebijakan pangan ala neo-liberal yang sangat pro pasar bebas (free-market). Kebijakan tersebut berada di bawah arahan dan dikte dua lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan Bank Dunia.
  • Pembangunan, Luka Bumi dan Perempuan
    
    “Saya hanya mengajarkan hal-hal yang sederhana saja pada anak-anak. Seperti saya beritahu ke anak-anak tentang satu kantong plastik butuh waktu ribuan tahun untuk hancur. Jadi kita harus memanfaatkan plastik itu seoptimal mungkin. Misalnya kalau mereka mendapatkan plastik, plastik itu harus di simpan, kita gunakan untuk keperluan lainnya.” Demikian penuturan Nungki, ibu beranak dua ini.
  • Benarkah Investasi Kelapa Sawit Sejahterahkan Rakyat Papua?
    
    Pembukaan lahan kelapa sawit di wilayah Arso Kabupaten Keerom bukanlah sesuatu yang baru dilakukan. Kehadiran PIR Kelapa Sawit jelas merubah hutan menjadi kebun serta kebiasaan hidup masyarakat setempat. Beberapa warga tokoh masyarakat menuturkan, dulu sebelum ada PIR Kelapa Sawit di Arso tidak sulit memperoleh daging. Binatang buruan begitu dekat dan sangat jinak.
  • Jangan Terkecoh Hadirnya Perusahaan Besar
    
    Namun yang jelas jangan terkecoh dengan kehadiran perusahaan besar dengan investasi besar, sebab biasanya tidak memberikan manfaat langsung. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian dalam disertasi doktor Prof Dr Karel Sesa yang mengatakan walaupun PT Freeport telah melakukan investasi langsung (Foreign Direct Investment) atau PMA yang sangat besar, ternyata tidak mampu untuk menggerakan serta mendorong akselarasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika maupun Provinsi Papua.
  • Pemekaran Provinsi dan Kebijakan Yang Berbeda Dalam Menguras SDA
    
    Saat ini di tanah Papua telah memiliki dua provinsi, masing masing Papua dan Papua Barat. Dengan kepemimpinan dua gubernur yang berbeda, tentu memiliki kebijakan yang berbeda, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana bila terjadi pemekaran hingga lima propinsi?
  • Krisis Pangan 2008
    
    Dari berbagai kajian beberapa bulan dan minggu-minggu terakhir ini, gejala yang mengarah krisis pangan 2008 semakin menguat. Krisis global yang akan terjadi bukan karena harga minyak bumi yang meroket di atas 100 dollar AS per barrel, melainkan ketersediaan pangan (Financial Post 7/1/2008, Financial Time 14/2/2008, Time-CNN, 27/2/2008).
  • Transformasi Kebijakan Menuju Kedaulatan Pangan
    
    Krisis kedelai dan kenaikan harga beberapa produk pangan secara tidak wajar selama ini menunjukkan bahwa pemerintah masih tidak mampu mengatasi persoalan pangan hingga saat ini.  Krisis tersebut kembali membuktikan kebenaran kritik mengenai kelirunya kebijakan pangan pemerintah sejak era ORBA hingga era rezim SBY sekarang.
• Lingkungan dan Perubahan Iklim
  
  • Antisipasi Perubahan Iklim dengan Intervensi Preventif Kesehatan
    
    Dampak perubahan iklim sudah ada di depan mata kita. Bukti ini terlihat dari munculnya fenomena adanya peningkatan suhu global, ketidakpastian musim, kekeringan yang berkepanjangan, permukaan es kutub utara yang makin tipis, dan kebakaran hutan. Hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan dan kehidupan manusia dalam skala global, baik langsung maupun tidak langsung.
  • Copenhagen accord ? (2)
    Copenhagen accord (CA) merupakan hasil dari dari Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen Denmark, 7 – 19 Desember 2009. Dokumen sebanyak 3 halaman tersebut menimbulkan kontroversi dan kekecewaan banyak pihak baik dari sisi substansi maupun proses.
  • Copenhagen Accord? (1)
    CA mengawali dokumennya dengan kata  “conference of the parties takes note”. Martin Khor, Direktur Sounth Centre yang menulis analisa untuk harian online SUNS pada 22 Desember 2009, mengatakan bahwa dalam bahasa di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata "taking note" memberikan status bahwa dokumen tersebut lemah  untuk dijadikan rujukan. Artinya dokumen tersebut juga ‘tidak disepakati’ secara bulat, karena kalau telah menjadi kesepakatan, maka pilihan katanya adalah "adopts” atau “adopsi".
  • Membaca Politik Hukum UU PPLH
    

    Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang baru saja disahkan membuka model baru perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa hal krusial diperkenalkan, misalnya: kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kajian daya dukung dan daya tampung, dan perlindungan bagi aktivis lingkungan.

  • Sustainable Green Fashion, Ketika Isu Lingkungan Hidup Menjadi Sebuah Fashion
    

    Saat ini, setiap orang tidak henti membicarakan pemanasan global melalui berbagai media. Meski obrolan tentang global warming terkadang berlangsung sangat singkat di tengah sebagian kalangan masyarakat, setidaknya kini masyarakat mulai membicarakan, bergosip hingga membuat acara khusus untuk berbicara tentang si global warming.

  • Perjanjian Perdagangan Bilateral dan Pergerakan Limbah Berbahaya.
    

    Sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel dan sekaligus EPA dengan Jepang, Indonesia perlu melihat kembali perjanjian-perjanjian perdagangan dengan mitra dagangnya. Mengingat berbagai perjanjian perdagangan yang ditandatangani sebelumnya, dimungkinkan kontraproduktif dengan kesepakatan lingkungan multilateral. Keterlibatan dan keterbukaan perlu dilakukan dalam proses maupun dalam implementasi.

  • CSR : Corporate Social Responsibility atau Collective Social Responsibility?
    

    Seminar ini  mengetengahkan filosofi, konsep, pengalaman empiris dari studi kasus  dan  isu-isu kunci mengenai CSR. Kurang lebih lima puluh peserta dari Usakti, LSM dan pihak luar lainnya.

  • Hanya untuk Bisnis, Akankah Pulau Jawa seperti Makau
    
    Memang, hutan yang rusak hanyalah satu dari sekian banyak penyebab banjir. Secara umum, terjadinya banjir dipengaruhi banyak faktor, seperti curah hujan, hutan rusak, tata ruang, kelerengan, dan jenis tanah. Namun, dalam banyak kasus, tidak terlalu sulit menuding kondisi hutan yang buruk sebagai penyebab banjir di Pulau Jawa, meskipun Perhutani mengklaim tutupan hutannya baik. Mengapa?
• Keanekaragaman Hayati
  
  • Menjaga Kearifan Lokal, Bersahabat dengan Buaya
    
    Timbul pertanyaan kita, mengapa masyarakat pemukiman Rigaih tidak takut atau khawatir dimangsa buaya? Hanya dengan menjaga kearifan lokal dan selama manusia tidak mengangu serta tetap menjaga tempat satwa buaya atau satwa liar lainnya, maka para satwa akan menjaga kehidupan manusia. Jadi masyarakat pemukiman Rigaih melihat buaya bukanlah musuh yang menakutkan, namun merupakan bagian dari siklus kehidupan yang diberi hak hidup bersama manusia.
  • Akses Sumber Daya Hayati Maksimal, Pembagian Manfaat Minimal?
    
    Negara-negara peserta (parties) dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) sepakat menyusun peta jalan menuju Rejim Internasional untuk Akses dan Pembagian Keuntungan (International regimes on Access and Benefit Sharing/ABS), pada tahun 2010. Peta jalan tersebut dihasilkan dari proses perundingan dalam Conference of Parties (COP) ke-9 KKH di Bonn, Jerman, yang berakhir akhir Mei lalu.
  • Nasib Monyet dan Orangutan Kian Mengenaskan
    
    Akhir-akhir ini, nasib beberapa primata di Indonesia menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Beberapa lembaga yang bergerak di bidang pelestarian primata (khususnya monyet dan orang utan) ini menyebar-luaskan atau mengkampanyekan masalah ancaman terhadap jenis primata tersebut dengan berbagai cara.

     

  • Negara Megabiodiversity tanpa Perlindungan Sumber Daya Genetik
    
    Kontradiktif, itulah kata yang pantas untuk menjelaskan kondisi Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya. Keanekaragaman hayati sebagai aset terbesar negeri ini (mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi) justru luput dari upaya perlindungan.