Lutfiyah Hanim - 31 Dec 2009

Copenhagen accord (CA) merupakan hasil dari dari Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen Denmark, 7 – 19 Desember 2009. Dokumen sebanyak 3 halaman tersebut menimbulkan kontroversi dan kekecewaan banyak pihak baik dari sisi substansi maupun proses.

Dalam tulisan pertama telah disebutkan bahwa kontrovesi tersebut mengenai tidak adanya batas pengurangan emisi, kapan dan bagaimana dalam jangka pendek, menengah bagi negara maju. Negara-negara parties hanya menyebutkan dalam CA, bahwa kenaikan suhu harus di bawah 2 derajat Celsius atas dasar keadilan dan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Bagi Afrika, kenaikan 2 derajat ini telah menjadi bencana. Sudan yang diwakili oleh Duta Besar Lumumba Di-Aping, mengatakan bahwa dokumen ini merupakan salah satu dokumen yang sangat membahayakan pembangunan dalam sejarah UNFCCC. Dokumen ini akan mengancam hidup dan penghidupan jutaan orang Afrika. Dia mengatakan, Ketua Sidang terlalu jauh dalam membuat ‘lingkaran komitmen’ untuk menyetujui solusi berdasarkan 2 derajat.

Mengutip laporan IPCC, dengan kenaikan sampai 2 derajat, maka akan terjadi kenaikan suhu 3 – 5 derajat di Afrika. Di-Aping juga mengatakan bahwa merupakan sesuatu yang tidak bermoral untuk dokumen semacam itu dikeluarkan dan bahwa janji akan dana atau uang seharusnya tidak menyuap kita untuk merusak benua. Di-Aping juga mengkritik Perdana Menteri Denmark Lars Rasmussen, yang menjalankan tugasnya selaku Presdien dengan cara yang bias, melanggar semua aturan dalam transparansi.

Proses yang tidak transparan dan tidak demokratis menjadi catatan tersendiri dalam penyusunan CA. Sepanjang dua minggu, di konferensi perubahan iklim di Kopenhagen, sebagian besar delegasi terlibat dalam perdebatan dalam perundingan, bahkan seringkali berakhir sampai dini hari. Para delegasi terlibat dalam berbagai kelompok-kelompok pertemuan seperti dalam AWG LCA yang membahas mitigasi, adaptasi, keuangan, teknologi, visi bersama (shared vision); tingkat emisi yang akan diturunkan; isu mengenai LULUCF (Land use, land-use change and forestry); dan mekanisme pasar dalam AWG KP.

Isu-isu dalam perundingan ini telah dibahas sejak beberapa tahun lalu. Untuk isu AWG LCA telah dibahas sejak dua tahun lalu, dan isu mengenai masa depan Protokol Kyoto dalam AWG KP bahkan telah dibahas sejak 4 tahun yang lalu. Pembahasan yang alot dan memakan waktu lama, karena para juru runding, sedapat mungkin mencari kesepakatan dalam isu-isu tersebut di tengah perbedaan posisi yang cukup besar antara negara maju dan negara berkembang.

Dalam isu masa depan Protokol Kyoto misalnya, negara maju cenderung untuk mengganti Protokol Kyoto yang mewajibkan negara-negara kelompok maju untuk menurunkan emisinya tersebut, dengan menggantinya dengan perjanjian lain yang baru akan disusun; serta melibatkan negara-negara berkembang yang besar seperti India dan China dalam target penurunan emisi. Sedangkan negara berkembang berpendapat bahwa yang perlu dirundingkan adalah komitmen tahap selanjutnya dari negara-negara maju untuk penurunan emisi.

Namun dokumen ini seakan melangkahi proses-proses tersebut. Di tengah perbedaan pandangan dan posisi dalam berbagai isu, dokumen tersebut muncul dan menimbulkan kemarahan dan kekecewaan dari delegasi. Karena dokumen tersebut hanya dirundingkan dan dibicarakan di kalangan terbatas, negara-negara yang dianggap ‘mewakili’ saja, menyedihkan, karena ini difasilitasi oleh tuan rumah penyelenggara konferensi PBB ini.

Proses yang tidak demokratis ini tentu mengecewakan dan menyedihkan karena dilakukan secara rahasia, dan hanya sedikit negara dan delegasi yang bisa mengaksesnya. Bahkan, Presdien COP yang dijabat oleh Denmark saat itu menyakinkan para delegasi COP (Conference of Parties) beberapa kali bahwa tidak ada ‘teks Denmark’ dan tidak ada pertemuan rahasia, yang menjadi dasar sebagian negara untuk mengadakan pertemuan dan menyusun draft keputusan.

Tetapi dalam hari-hari terakhir, ketika ada pertemuan tingkat tinggi dimana para presiden dan ketua delegasi yang hadir, kembali muncul rumor bahwa ada pertemuan terbatas antara beberapa negara. Dari pers dan media massa yang memberitakan bahwa ada pertemuan 26 kepala negara, yang bernegosiasi untuk menyusun keputusan akhir konferensi. Beberapa negara tersebut, antara lain AS (yang tidak meratifikasi Protokol Kyoto);  Rusia, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, China, India, Brasil, Afrika Selatan, dan lainnya seperti Ethiopia, Grenada, dan Saudi Arabia.

Bahkan dengan percaya diri dan mengabaikan proses yang sedang terjadi di ruang sidang dimana perundingan masih berlangsung, Presiden AS, Barack Obama memberikan koferensi pers. Dalam pernyataannya pada wartawan yang kemudian menyiarkannya, Obama mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan, dan dia memberikan pandangannya atas ‘kesepakatan’ yang sudah dicapai tersebut. Kejadian ini membuat para delegasi yang kepala pemerintahannya tidak berada dalam pertemuan 26 negara tersebut, marah. Karena mereka tidak tahu ada pertemuan terbatas dan tidak mengetahui adanya teks ”Copenhagen Accord". Bahkan beberapa negara yang pemimpinnya mengikuti pertemuan terbatas tersebut belum melihat draf terakhir dari Copenhagen Accord.

Ketika sidang kembali dimulai pada Sabtu (19 Desember) dini hari, teks Copenhagen Accord pun dipertanyakan. Delegasi Venezuela, Claudia Caldera dengan menggunakan plastik tempat nama-nama negara ditempel, memukul meja untuk menarik perhatian pemimpin sidang, yaitu perdana menteri Denmark Lars Rasmussen yang mengetukan sidang dan akan segera pergi dari podium.  

Claudia mengatakan, "Sampai anda katakan dari mana teks itu berasal, dan kami harus mengadakan konsultasi lebih dulu, kita tidak boleh menunda sidang. Bahkan jika kami harus memotong tangan kami sampai berdarah agar diperbolehkan bicara, kami akan lakukan itu.”

Sementara, Ian Fry, wakil dari Tuvalu, negeri kepulauan yang akan tenggelam pertama kali ketika air laut naik akibat perubahan iklim, mengatakan "Kami bekerja di bawah sistem PBB dan melihat Sekjen PBB, Ban Ki Moon berada di podium dengan baik. Kami diberikan kehormatan di bawah PBB, apakah itu negara besar atau kecil, dan masalah ini harus diputuskan secara kolektif dalam COP (Conference of Parties).”

Ian Fry juga berpendapat mengenai keputusan CA tersebut, secara singkat memperlihatkan ada banyak masalah dengan CA. Salah satunya mengenai isu pendanaan. Dia mengatakan, “Kami ditawarkan 30 keping perak untuk mengkhiananti masa depan dan rakyat kami."

 
Bolivia mempertanyakan mengapa dokumen akhir tersebut tidak dibicarakan sebelumnya, dan para delegasi saat ini diberi waktu 60 menit untuk menentukan masa depan hidup masyarakat luas.

Costa Rica mengatakan, dokumen ini tidak mempresentasikan kerja-kerja yang telah dilakukan dalam kelompok-kelompok kerja (yang telah menghasilkan draf dokumen, dan hak-hak masyarakat kami tidak dihormati, jadi kami tidak bisa mengesahkan dokumen ini.  Costa Rica juga mengusulkan agar dokumen ini dimasukkan sebagai dokumen informasi yang dikenal sebagai INF.

Nikaragua, yang diwakili penasehat kepresidenan mengatakan bahwa beberapa negara telah menulis kepada Sekjen PBB yang menyatakan kesedihan mendalam bahwa Konferensi Perubahan Iklm di Kopenhagen tidak mengikuti prinsip-prinsip transparansi, keterlibatan semua pihak dan keadilan di antara negara-negara peserta. ”Kami tidak bisa menghormati kesepakatan yang dibuat oleh sedikit negara, dan hanya kesepakatan yang dibuat melalui proses yang terbuka dan diadopsi secara konsensus, yang bisa kami hormati,” katanya.

Nikaragua juga menyarankan agar konferensi ditunda dan mandat kelompok-kelompok kerja diperpanjang sampai tahun depan (2010).

Slovenia menyarankan agar dokumen CA tersebut diadopsi dan diterima, dengan catatan kaki tambahan negara-negara yang menentangnya.

Sementara delegasi Inggris, yang diwakili oleh Menteri Lingkungan, Ed Miliband, berusaha mengkaitkan antara pendanaan dengan dukungan pada Copenhagen Accord.  Seakan-akan mengatakan, ”Jika tidak mendukung Copenhagen Accord maka kami tidak akan mengoperasionalisasikan dananya.”

Amerika Seikat juga menginginkan adanya pengaturan antara negara-negara yang terkait dengan Accord tersebut. Karena dikatakannya ada dana dalam Copenhagen Accord  tersebut, “Hanya terbuka buat yang tertarik.” Wakil dari AS juga mengatakan rasa kecewanya karena hasil kerja dari para pemimpin negara tidak diakui.

Setelah drama dan perdebatan panjang, sidang akhirnya sepakat untuk menulis “take not”’ alias mencatat dari keputusan akhir tersebut. Dalam bahasa perjanjian PBB, kata ini tidak berarti positif dan juga tidak berarti negatif.

Sementara, negara-negara maju berupaya untuk mengulur lebih panjang makna dari kata “take note” dengan mengaitkannya dengan pendanaan dan semacam model kesepakatan plurilateral. Dimana negara-negara yang setuju saja yang ikut menandatangani dan yang tidak setuju tidak perlu tanda tangan. Ini semacam upaya untuk menarik negara-negara berkembang  untuk mengadopsi Copenhagen Accord, dan mendapatkan pendanaan.

Dan bagi negara-negara yang tidak mengadopsinya tidak diberikan pendanaan. Ini tentu tidak sesuai dengan prinsip dalam konvensi perubahan iklim PBB, dimana negara-negara parties bersama-sama mengatasi perubahan iklim tapi memiliki tanggung jawab yang berbeda (common but differentiated responsibility). Termasuk dalam isu pengurangan emisi dan pendanaan. Negara-negara industri maju yang jumlahnya hanya seperlima dari total populasi dunia bertanggung jawab atas ¾ emisi gas rumah kaca si masa lalu.

Dalam hitungan emisi per orang, emisi masa lalu mereka mencapai 10 kali lipat dari orang-orang di negara berkembang.  Demikian juga dengan isu pendanaan, negara-negara maju telah berkomitmen sendiri untuk membantu negara-negara berkembang yang terkena dampak dari emisi masa lalu negara maju yang sangat tinggi. Dan sama sekali tidak diperlukan langkah apapun dari negara berkembang untuk menyepakati Copenhagen Accord untuk mengakses pada pendanaan.

Sumber: Martin Khor, Talks end by only "noting" an Accord after much wrangling,  SUNS 6840 terbit 22 Dsemebr 2009; dan  www.unfccc.int

Informasi Terkait: Copenhagen Accord? (1)  http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&opiniID=OP0034&ikey=3